Catatan Kesederhanaan - Menanggapi keputusan Pemerintah Indonesia yang akhirnya
memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia dari seharusnya
berakhir pada 2021 menjadi lebih panjang lagi yakni tahun 2041 (kompas.com,
8/6), menurut anggota Lajnah Siyasiyah DPP HTI, Gus Uwik bahwa
keputusan tersebut jelas menunjukkan pemerintah tunduk pada kepentingan
Amerika.“Kita semua tahu bahwa kontrak karya Freeport sangat merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Tambang tembaga, emas dan ikutan yang lain dikeruk secara brutal oleh freeport. Jika secara total dikelola oleh negara, saya yakin keuntungannya akan bisa membuat sejahtera rakyat Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, penegasan bahwa pemerintah tunduk pada kepentingan asing
adalah nampak pada alasan keputusan perpanjangan kontrak karya
sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, yang
menyatakan untuk memberikan kepastian bagi investor asing mengingat
dana investasi yang dibenamkan oleh Freeport besar yakni mencapai 15
miliar dollar AS.
“Alasan memberikan kepastian bagi investor asing sejatinya hanya
alasan yang dibuat-buat. Sebenarnya adalah ketundukan pada kapitalis
global. Jika logika yang dipakai pemerintah adalah untuk pelayanan
rakyatnya tentu dengan berakhirnya kontrak karya freeport maka langsung
dipersiapkan BUMN yang akan mengelolanya yang keuntungannya untuk
kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia. Logika pemerintah kan tidak
seperti itu. Logikanya dagang dan tunduk pada kepentingan asing,”
jelasnya.
Ditambah lagi, perpanjangan kontrak karya ini disahkan oleh
pemerintah jauh sebelum berakhir pada tahun 2021 dan ditandatangani di
masa-masa terakhir pemerintahan SBY jelas menimbulkan tanda tanya
tersendiri. Hal ini bisa di baca ada semacam ‘balas budi’ kepada tuannya
atas jasa-jasa yang telah diberikan selama ini.
“Keputusan yang terlihat dipaksakan ini jelas menggambarkan dan
menegaskan bahwa pemerintahan SBY pro pada kapitalisme, tidak memihak
pada kepentingan rakyat dan yang lebih dahsyat lagi menjerumuskan rakyat
Indonesia pada jurang kesengsaraan. Kita masih ingat, Suharto
memberikan freeport kepada AS sebagai kompensasi atas bantuannya
menggulingkan Sukarno. Pertanyaannya adalah untuk apa rezim SBY
memperpanjang kontrak karya freeport kalau bukan untuk kompensasi atas
bantuan dan untuk menyenangkan tuannya?” terangnya.
Oleh karena itu, walau Freeport berjanji akan membangun pabrik
pemurnian/smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur, dengan
nilai investasi 2,3 miliar dollar AS. Juga akan menaikkan royalti dari
yang berlaku saat ini cuma 1 persen menjadi 3,75 persen. Juga
melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah
Indonesia, pemerintah daerah, BUMN ataupun BUMD, sesuai aturan
yang berlaku. Serta akan menjamin penggunaan tenaga kerja lokal dan
produk dalam negeri hingga 100 persen dan juga setuju atas pengurangan
areal wilayah pertambangan dari 212.950 hektar menjadi 125.000 ha, maka
perlu dicatat bahwa apa yang dijanjikan tersebut adalah hal yang sangat
sedikit dan tidak sebanding dengan keuntungan yang di dapat selama ini.
“Freeport jika dikelola langsung oleh negara jauh lebih menguntungkan
untuk rakyat Indonesia. SDM, teknologi dan dana saya yakin bisa
disiapkan. Tinggal kemauan dan logika pejabat. Melayani atau pedagang,”
tegasnya.
Oleh karena itu, menurut keputusan perpanjangan kontrak karya
freeport jelas dzolim dan bertentangan dengan syariat Islam. Sebab dalam
Islam barang tambang terkategori kepemilikan umum yang tidak boleh atau
haram hukumnya diprivatisasi.
“Jika pengelolaan tambang dan energi dilaksanakan sesuai tuntunan
syariah maka akan sangat mungkin kesejahteraan rakyat terwujud. Sebab,
semuanya akan dikelola oleh negara secara profesional yang keuntungannya
akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk penyediaan pelayanan
publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan yang lain secara
gratis. Inilah pentingnya perjuangan penegakan syariah dalam bingkai
Khilafah dalam konteks Indonesia. InsyaAllah akan membuat sejahtera
rakyat,”jelasnya.
Simpang Siur
Perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, bukan sekedar isu
ekonomi tapi juga politis. Tidak mengherankan, antar pejabat pemerintah
sendiri saling bertentangan. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul
Tanjung sendiri membantah pernyataan pejabat di Kementerian ESDM soal
keputusan pemerintah memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport
Indonesia.
Seperti yang diberitakan Kompas online Senin (9/6) , Chairul
menegaskan bahwa kewenangan memperpanjang kontrak Freeport hanya bisa
dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang.
“Enggak, saya rasa itu keterangan tidak benar, bahwa kewenangan
perpanjangan kontrak Freeport itu pada pemerintahan yang akan datang,
karena aturannya menyatakan perpanjangan hanya bisa dilakukan dua tahun
sebelum kontrak itu berakhir,” ujar Chairul di Istana Negara, Jakarta,
Senin (9/6/2014).
Chairul menjelaskan, kontrak karya Freeport seharusnya selesai pada
tahun 2021. Untuk memperpanjang kontrak, katanya, harus dilakukan dua
tahun sebelum kontrak berakhir, yakni tahun 2019. Oleh karena itu,
Chairul memastikan keputusan kelanjutan kontrak karya Freeport akan
menjadi wewenang penuh pemerintahan yang akan datang.
Pernyataan Chairul ini berbeda dengan penyataan Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar pada Jumat (6/6/2014).
Sukhyar mengakui perpanjangan kontrak Freeport memang baru bisa
dilakukan pada tahun 2019. Namun, pemerintah akan menjamin kesepakatan
perpanjangan kontrak itu dalam sebuah memorandum of understanding (MoU)
terlebih dulu.
MoU itu akan diteken sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ini berakhir. Keputusan itu, menurut Sukhyar, diambil
untuk memberikan kepastian bagi investor asing mengingat dana investasi
yang dibenamkan Freeport mencapai 15 miliar dollar AS.
Kuatnya tekanan Amerika, lepas dari kapan waktunya ditandatangani,
dipastikan perpanjangan kontrak karya Freeportnya akan dilaksanakan.
Apalagi, baik rezim sekarang ataupun capres yang akan datang, tidak ada
yang secara terbuka dan tegas menolak perpanjangan Freeport ini.
Posting Komentar