KABUPATEN KUNDUR KEPULAUAN

PROFIL KABUPATEN KUNDUR KEPULAUAN

KABUPATEN KUNDUR KEPULAUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Merujuk pada Peraturan Pemerintah ini maka dapat disimpulkan pemekaran daerah adalah membentuk daerah baru yang otonom atau terpisah dari daerah induk baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejarah era pemekaran daerah di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat fase yaitu era perjuangan kemerdekaan (1945-1950), era demokrasi terpimpin dan orde lama (1950-1966), era orde baru (1966 -1998) dan era reformasi (1999-sekarang). (Said Saile, 2009 : 24-27) Pasca tumbang rezim otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998 fenomena pemekaran daerah di Indonesia semakin berkembang. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2011, untuk tingkat provinsi telah terbentuk sebanyak 7 provinsi baru dan tingkat kabupaten/kota terbentuk 142 kabupaten/kota. (Bappeda Prov. Riau, 2011) Meskipun adanya moratorium pemekaran daerah hingga tahun 2025, namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Wacana Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota Induk	Wacana/Gerakan
		Pemekaran
1	Bintan	Bintan Utara
2	Karimun	Kepulauan Kundur
3	Lingga	Dabo Singkep
4	Natuna	Pulau Tujuh

Sumber: Data olahan Tahun 2012

Sebagai perbandingan kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Riau, dimana masih terdapat daerah yang terus berjuang untuk memekarkan diri menjadi daerah otonom baru. Gerakan tersebut terus bergulir ditengah-tengah masyarakat. Berikut akan ditampilkan beberapa gerakan pemekaran daerah di Provinsi Riau.

Rekonstruksi Nilai-nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasion

Tabel 2

Gerakan Pemekaran Daerah di Provinsi Riau

No	Kab/Kota Induk	Wacana/Gerakan Pemekaran
1	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Mandau
2	Kampar	Kampar Kiri dan Tapung
3	Rokan Hulu	Rokan Darussalam
4	Indragiri Hilir	Indargiri Hilir Selatan dan Kota Tembilahan

Sumber : Data Olahan

Penjelasan dilatar belakang ini sudah meng-gambarkan bahwa jumlah pemekaran daerah di Indo-nesia pasca reformasi terus meningkat. Berbagai daerah di Indonesia terus berupaya untuk menjadi daerah otonom baru. Berbicara lebih dalam tentang pemekaran daerah tentunya terdapat pihak yang pro dan kontra. Sikap pro dan kontra yang ditunjukkan di berbagai kalangan, perdebatan antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah.

Secara normatif adanya upaya daerah yang ingin memisahkan diri dari daerah induk untuk membentuk daerah otonom baru adalah hal yang wajar dan secara prinsip dibenarkan sepanjang sesuai dengan meka-nisme/prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembentukan calon kabupaten baru ini.

B. Tujuan Kajian

Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepuluan Kundur ini bertujuan ;

1.     Menganalisis potensi wilayah calon Kabupaten Kepulauan Kundur.

2.     Menganalisis kemungkinan pembentukan Kabu-paten Kepulauan Kundur sesuai dengan indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

3.     Menganalisis kelayakan pemekaran pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari sisi biaya dan manfaat.

C. Tinjauan Teoritis

C.1. Otonomi Daerah

Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri) dan nomos (pemerintahan) atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/ daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya-rakat itu sendiri.

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakarsa dan aspirasinya dengan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. ( Haryo Sasongko, 2001 : 12)

Pada dasarnya tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyeleng-garaan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Keberadaan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu otonomi daerah diorientasikan untuk menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat agar bisa meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. (Syaukani, 2000 : 78)

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai sejak bangsa ini merdeka tahun 1945, hal ini tertuang dalam Undang-undang No 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Di mana dalam Undang-undang ini mengamanat ada pembentukan Komite Nasional Daerah di berbagai daerah di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1903 telah mempelopori Undang-undang tentang Desentralisasi. (B.N Marbun, 2010)

Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia berikutnya adalah UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU Nomor 5 Tahun 1979, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 tahun 2004. Perjalan otonomi daerah di Indonesia sangat tergantung pada kepada keputusan yang di ambil oleh rezim yang berkuasa.

C.2. Konsep dan Pengertian Pemekaran Daerah

Sebelum masuk pada defenisi pemekaran daerah perlu ditetapkan terlebih dahulu tentang penggunaan istilah pemekaran daerah dan pemekaran wilayah untuk menjelaskan tentang terbentuknya daerah otonom baru di Indonesia. Karena ada yang menyebut istilah pemekaran wilayah dan disebagian referensi lainnya menggunakan istilah pemekaran daerah. Dalam kajian ini menggunakan istilah pemekaran daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Peng-hapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau

Menurut HR. Makagansa istilah pemekaran lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan status administrasi baru daerah otonom. (Makagansa, 2008)

Pendapat lain dikemukan oleh Arif Roesman Effendy, yang mengatakan pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. (Roesman Effendy, USAID)

Kajian tentang pemaknaan pemekaran daerah pernah dilakukan Syafarudin pada tahun 2009, dalam kajian tersebut dikumpulkan berbagai makna politik tentang pemekaran daerah yang dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, makna politik dari berbagai kajian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Syafaruddin, 2009)

Tabel 3

Makna Politik Pemekaran Daerah

No	Aneka Makna Politik	Uraian Penjelasan
1	Politik memecah belah	Pemekaran daerah merupakan upaya pemerint  ah pusat (disokong juga
	konsentrasi	oleh elite daerah) untuk memisahkan atau memecah		belah konsentrasi,
	separatis	sisa-sisa, dan bibit sparatis yang mungkin ada dan akan muncul. Politik
		model ini ditengarai para peneliti diterapkan di daerah Aceh dan Papua.
2	Politik percepatan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melakukan
	pembangunan	percepatan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan, layanan
		publik, infrastruktur, dan pertumbuhan perekonomian. Politik model ini
		mengacu kepada tujuan pemekaran yang  diatur dalam PP 129/2000 dan
		PP 78/2007.
3	Politik desentralisasi	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
		melaksanakan dan menduplikasi	politik desentralisasi. Politik
		desentralisasi bermakna penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah
		dan juga bermakna ”pembagian kewenangan” daerah induk ke daerah
		pemekaran baru. Politik desentralisasi di sini belum bermakna pelibatan
		civil society  dan economic society	untuk ikut mengelola pemerintahan
		secara seimbang.
4	Politik menjaga integrasi	Pemekaran daerah merupakan instrumen pusat (yang didukung daerah)
	NKRI	untuk menjaga agar NKRI tetap utuh. Pemekaran daerah pada intinya
		menata hubungan ekonomi dan politik antara pusat dan daerah. Pusat
		setuju asalkan daerah jangan minta merdeka. Politik model   ini ditengarai
		para peneliti diterapkan di daerah kaya sumber daya alam khusunya di
		daerah Aceh dan Papua.
5	Politik peningkatan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
	kesejahteraan	meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik model ini		mengacu kepada
		salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan
		PP 78/2007.

6	Politik peningkatan layanan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
	publik	meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Layanan publik ters		ebut
		berwujud barang atau jasa. Politik model ini mengacu kepada salah satu
		tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007
7	Politik desentralisasi	Penjelasannya sama dengan nomor 3.
8	Politik mengatasi rentang	Pemekaran dae  rah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
	kendali	mendekatkan jarak pemerintah daerah dengan rakyat. Dengan demikian
		diharapkan pemerintah lebih respon dan tanggap terhadap persoalan dan
		kebutuhan rakyat. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan
		pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007.
9	Politik pembangunan wilayah	Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan nomor 2. Namun, makna
		ini lebih ditekankan kepada pembangun wilayah di luar pulau Jawa,
		termasuk pembangunan wilayah di daerah-daerah terpencil di perbatasan.
10	Politik percepatan	Penjelasannya sama dengan nomor 2.
	pembangunan
11	Politik kelembagaan	Pemekaran daerah merupakan bentuk perwuju dan dari penyerapan dan
	(aspirasi forum desa)	pelaksanaan aspirasi forum -forum desa yang mengusulkan pemekaran
		daerah. Hal ini sebenarnya sesuai dengan prosedur pemekaran yang
		diatur dalam PP 78/2007 yang menjelaskan bahwa usulan pemekaran
		harus berasal dari level desa yakni keputusan BPD.
12	Politik identitas etnis	Maraknya tuntuta n dan pemekaran daerah (pertahun rata  -rata terbentuk
		20-25 daerah otonomi baru) merupakan wujud mengentalkan identitas
		etnis di sebuah wilayah. Etnis tersebut, bisa meliputi etnis asli, etnis
		pendatang, etnis tua, dan etnis muda. Masin	-masing etnis membent uk
		wilayah administrasi sendiri.
13	Politik identitas agama	Pemekaran daerah (pembentukan daerah otonomi baru) merupakan upaya
		untuk memunculkan kejelasan identitas agama dominan dalam sebuah
		wilayah administrasi. Politik model ini ditengarai peneliti mar ak dilakukan di
		daerah Maluku dan Poso.
14	Politik kontestasi elite lokal	Pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elite lokal. Elite lokal
		yang kalah bersaing di pilkada, tidak mendapat kursi di DPRD, dan
15	Politik pengembalian	Pemekaran daerah merupakan upaya mengembalikan kejayaan sejarah
	kejayaan sejarah	daerah tersebut. Kasus ini terjadi di Pemekaran Sambas. Elite Sambas

Berdasarkan tabel di atas, kajian makna politik pemekaran daerah yang dilakukan oleh Syafarudin hasil identifikasi, inventarisasi, pemetaan, dan penjelasannya, maka makna politik yang dominan mengenai pemekaran daerah adalah (a) politik percepatan pembangunan; (b) politik identitas etnis/agama; dan (c) politik kontestasi elite lokal. Sedangkan makna politik yang dorman (minoritas) mengenai pemekaran adalah (a) politik integrasi; (b) politik uang; dan (c) politik partai memenangkan pemilu.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara politik pemekaran daerah ada yang memaknai secara positif tetapi ada juga yang memaknainya secara negatif. Tetapi secara prinsip tujuan daerah dimekarkan itu adalah untuk mempercepat proses pembangunan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Makna politik pemekaran daerah cendrung negatif disebabkan oleh perilaku sebagian elit daerah.

Kajian yang dilakukan oleh Syafarudin juga memetakan aneka makna politik pemekaran daerah ke dalam tujuh regional. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Pemetaaan Regional Aneka Makna Politik Pemekaran Daerah

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : dalam Syafarudin, 2009

Dari pemetaan tersebut terlihat seluruh Regional/ Wilayah Kepulauan di Indonesia makna politik pemekaran daerah di Indonesia dua teratias semuanya memaknai politik percepatan pembangunan dan politik desentralisasi. Data ini menunjukkan trend yang posistif dari pemekaran daerah di Indonesia.

C.3. Tinjauan Kajian Tentang Pemekaran Daerah

Banyak hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan pemekaran daerah di In-donesia. Mulai dari pertimbangan atau alasan daerah meminta untuk dimekarkan hinga dampak dari pemekaran daerah itu sendiri.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pemekaran diantaranya adalah (a) faktor-faktor pendorong seperti

(1) faktor kesejarahan, (2) faktor tidak meratanya pembangunan, (3) rentang kendali pelayanan publik yang jauh, dan (4) tidak terakomodasinya representasi politik dan (b) faktor penarik, yaitu kucuran dana (fiskal) dari pusat. Sedangkan faktor yang memfalisilitasi munculnya pemekaran di antaranya adalah: (1) Proses persiapan untuk mekar, (2) Political crafting oleh para elite; (3) Kondisi perpolitikan nasional; dan (4) faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan. (Murtir Jeddawi, 2009 : 115)

279

Menurut Muhtar Haboddin, dkk booming desen-tralisasi di masa reformasi adalah terjadinya proses pemekaran terutama di luar Pulau Jawa dan Madura. Di antara teritorial reform yaitu pemekaran, peng-gabungan dan penghapusan daerah, pemekaran daerah lebih menarik karena dampak dari pemekaran daerah banyak membuka peluang bagi masuknya pejabat-pejabat baru, ataupun jabatan politik. Alasan utama dari pemekaran daerah di antaranya, peningkatan kese-jahteraan, peningkatan pelayanan publik yang sering kali mengemuka dan menutupi motif-motif lain, terutama motif politik yang menjadi kunci utama dari pemekaran daerah. (Retnaningsih, 2008)

Berbicara tentang pemekaran daerah ada dampak positif dan negatif dari pemekaran. Dampak positif secara normatif adanya pemekaran daerah otonom, dari pendekatan lokal, akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat. Dampak positif lainnya, alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban) kalau dikelola dengan baik oleh daerah baru maka akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat.

Dampak negatif dari pemekaran daerah, banyak pihak menyimpulkan bahwa kebijakan pemekaran

280

daerah otonom di era reformasi mengalami kegagalan, antara lain karena pemekaran daerah tidak dapat menjawab kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Menurut Eko Prasojo (2009) persoalan pemekaran bukan hanya dominasi kepentingan politik, akan tetapi akibat inkonsistensi pemerintah pusat dalam penerapan mengenai pemekaran.

C.4.Kriteria dan Syarat Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Secara terperinci proses pemekaran daerah di In-donesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berkaitan dengan pemekaran kabupaten dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun syarat adminis-tratif pembentukan daerah kabupaten/kota yang harus dipenuhi meliputi:

a)    Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

b)    Keputusan Bupati/Walikota induk tentang perse-tujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

c)     Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

d)    Keputusan Gubernur tentang persetujuan pemben-tukan calon kabupaten/kota; dan rekomendasi Menteri.

e)    Keputusan DPRD kabupaten/kota diproses berda-sarkan aspirasi sebagian besar masyarakat

setempat.

Sedangkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masya-rakat, dan rentang kendali penyelenggaraan peme-rintahan daerah. Syarat fisik kewilayahan bagi calon daerah pemekaran meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan. Adapun tahapan pembentukan daerah baru di Indonesia adalah sebagai berikut:

a)    Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan;

b)    Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau

aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;

c)     Bupati/Walikota dapat memutuskan untuk menye-tujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota berdasarkan hasil kajian daerah;

d)    Keputusan masing-masing Bupati/Walikota sebagai-mana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Gubernur dengan melampirkan:

1.     Dokumen aspirasi masyarakat; dan

2.     Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota;

a)    Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan berda-sarkan hasil kajian daerah, usulan pem-bentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi;

b)    Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Pre-siden melalui Menteri dengan melampirkan:

1.     Hasil kajian daerah;

2.     Peta wilayah calon provinsi;

3.     Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota;

4.    Keputusan DPRD provinsi.

Berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan daerah di Indonesia secara yuridis ketentuannya adalah sebagai berikut:

a)    Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyeleng-garakan Otonomi Daerah;

b)     Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c)     Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.

Kajian penyusunan naskah akademik Pembentukan Kabupaten Kepuluan Kudur Provinsi Kepulauan Riau ini berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan peraturan ini ada penilaian syarat teknis yang terdiri dari 11 faktor dan 35 indikator. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur					281
Provinsi Kepulauan Riau
				Tabel 5
		Faktor dan Indikator Dalam Rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru
		FAKTOR		INDIKATOR
	1.	Kependudukan	1.	Jumlah penduduk.
			2.	Kepadatan penduduk.
	2.	Kemampuan Ekonomi	3.	PDRB non migas perkapita.
			4.	Pertumbuhan ekonomi.
			5.	Kontribusi PDRB non migas.
	3.	Potensi daerah	6.	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per. 10.000 penduduk.
			7.	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.
			8.	Rasio pasar per 10.000 penduduk
			9.	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.
			10.	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.
			11.	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.
			12.	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.
			13.	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.
			14.	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor
			15.	atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.
				Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.
			16.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.
			17.	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA te rhadap
			18.	penduduk usia 18 tahun ke atas.
				Persentase pekerja yang	berpendidikan minimal S-1 terhadap
			19.	penduduk usia 25 tahun ke atas.
				Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
	4.	Kemampuan Keuangan	20.	Jumlah PDS.
			21.	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.
			22.	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.
	5.	Sosial Budaya	23.	Rasio sarana peribadatan per 10,000 penduduk.
			24.	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.
			25.	Jumlah balai pertemuan.
	6.	Sosial Politik	26.	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang
			27.	mempunyai hak pilih.
				Jumlah organisasi kemasyarakatan.
	7.	Luas Daerah	28.	Luas wilayah keseluruhan.
			29.	Luas wilayah, efektif yang dapat dimanfaatkan
	8.	Pertahanan	30.	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah.
			31.	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.
	9.	Keamanan	32.	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
	10.	Tingkat Kesejahteraan	33.	Indeks Pembangunan Manusia.
		masyarakat
	11.	Rentang Kendali	34.	Rata -rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat
			35.	pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)
				Rata -rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan
				ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten / kota).

Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

Setiap faktor dan indikator yang menjadi penilian teknis tersebut di hitung dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.

282			Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur
			Provinsi Kepulauan Riau
			Tabel 6
			Bobot Masing-Masing Faktor Dan Indikator
	No		Faktor Dan Indikator	Bobot
	1	Kependudukan		20
		1.	Jumlah penduduk.	15
		2.	Kepadatan penduduk.	5
	2	Kemampuan Ekonomi		15
		1.	PDRB non migas perkapita.	5
		2.	Pertumbuhan ekonomi.	5
		3.	Kontribusi PDRB non migas.	5
	3	Potensi daerah		15
		1.	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	2
		2.	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.	1
		3.	Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
		4.	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	1
		5.	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	1
		6.	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	1
		7.	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	1
		8.	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	1
		9.	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu	1
			atau perahu motor atau kapal motor.
		10.	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	1
		11.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	1
		12.	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk	1
			usia 18 tahun ke atas.
		13.	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia	1
			25 tahun ke atas.
		14.	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.	1
	4	Kemampuan Keuangan		15
		1.	Jumlah PDS.	5
		2.	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	5
		3.	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	5
	5	Sosial Budaya		5
		1.	Rasio sarana peribadatan per 10,000 penduduk.	2
		2.	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.	2
		3.	Jumlah balai pertemuan.	1

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur	283
Provinsi Kepulauan Riau

D. Hasil Penelitian

D.1. Rekapitulasi Penghitungan Indikator Rencana

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur

Selanjutnya gambaran calon Kabupaten Kepulauan Kundur dengan merujuk pada variabel- variabel dan indikator-indikator PP No.78 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8

Gambaran Kondisi Calon Kabupaten Kepulauan Kundur Berdasarkan Data Olahan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

No	Faktor	Indikator		Nilai Calon Kabupaten
				Kundur Kepulauan
1.	Kependudukan	Jumlah Penduduk		90.423
		Kepadatan Penduduk		67,86/Km²
2.	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Perkapita		20171810,82
		Pertumbuhan Ekonomi		7,88 %
		Kontribusi PDRB Non Migas		2,69 %
3.	Potensi Daerah	Rasio Bank dan lembaga keuangan non bank		3,21
		per 10.000 penduduk		134,7024
		Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000
		penduduk		0,8884730
		Rasio pasar per 10.000 penduduk
		Rasio sekolah SD per penduduk usia SD		0,006763
		Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP		0,006490
		Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA		0,003781
		Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk		27,094870
		Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk		32,84562
		Persentase rumah tangga yang mempunyai		78,71
		kendaraan bermotor atau perahu atau perahu
		motor atau kapal motor		81,28
		Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah
		rumah tangga		12,41056 Km
		Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan
		bermotor		11,3660062
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal
		SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas		1,5912
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal
		S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas		148,19238
		Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
4.	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS		191,318,726,392
		Rasio PDS terhadap jumlah penduduk		2.115.819,28
		Rasio PDS terhadap PDRB non migas		9.484,46
5.	Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk		29,85965
		Rasio fasilitas lapangan ola	hraga per 10.000	17,14165
		penduduk
		Jumlah balai pertemuan		163
6.	Sosio Politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif		0,993613
		penduduk yang mempunyai hak pilih
		Jumlah organisasi kemasyarakatan		19 Buah
7.	Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan		5.844,62 Km²
		Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan		266,5 ha
8.	Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan		0,010950
		terhadap luas wilayah
		Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut		1
		pandang pertahanan
9.	Keamanan	Rasio jumlah personil keamanan terhadap		7,96257
		jumlah penduduk
10.	Tingkat Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Manusia		73,15
	Manusia
11.	Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan		42,498
		ke pusat pemerintahan (provinsi atau
		kabupaten/kota)
		Rata-rata waktu perjalanan	dari kabupaten/kota	65 menit
		atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi
		atau kabupaten/kota)

Sumber Data : Hasil Penelitian 2012

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur	285
Provinsi Kepulauan Riau

D.2. Penilaian Kelayakan Rencana Pemekaran

Kabupaten Kepulauan Kundur

Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 disebutkan bahwa penilaian atau proses scoring terhadap indikator dilakukan dengan dua cara yaitu melalui metode kuota dan metode rata-rata, yaitu membandingkan nilai daerah induk dan calon daerah baru terhadap rata-rata daerah

selevel di sekitarnya. Untuk menilai calon Kabupaten Kepulauan Kundur data -data tentang indikator-indikator Kabupaten Kepulauan Kundur dan kabupaten induk Kabupaten Karimun dibandingkan dengan rata-rata nilai dari dua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.38 dan tabel 4.39 di bawah ini, yang menggambarkan hasil penilaian berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007.

Tabel 9

Rekapitulasi Penghitungan Indikator

Rencana Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur

No	Faktor Dan Indikator	Bobot	Skor	Bobot X
				Skor
1.	Kependudukan
	Jumlah Penduduk	15	5	75
	Kepadatan Penduduk	5	5	25
	Subtotal Skor Faktor Kependudukan			100
2.	Kemampuan Ekonomi
	PDRB Non Migas Perkapita	5	5	25
	Pertumbuhan Ekonomi	5	5	25
	Kontribusi PDRB Non Migas	5	5	25
	Subtotal Skor Faktor Kemampuan Ekonomi			75
3.	Potensi Daerah
	Rasio Bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2	5	10
	Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk	1	5	5
	Rasio pasar per 10.000 penduduk	1	5	5
	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1	5	5
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1	5	5
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1	4	4
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1	5	5
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1	5	5
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan  bermotor atau	1	5	5
	perahu atau perahu motor atau kapal motor
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1	5	5
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1	5	5
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap	1	3	3
	penduduk usia 18 tahun ke atas

286	Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur
	Provinsi Kepulauan Riau

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur	287
Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Data Penelitian 2012

Dari tabel di atas kita lihat bahwa skor total calon Kabupaten Kepulauan Kundur sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 411 (masuk kategori mampu), dengan perolehan total nilai per indikator sebagai berikut:

1.     Faktor kependudukan sebesar 100

2.     Faktor ekonomi sebesar 75

3.     Faktor potensi daerah sebesar 64

4.     Faktor kemampuan keuangan sebesar 35

5.     Faktor sosial budaya sebesar 25

6.     Faktor sosial politik sebesar 15

7.     Faktor luas daerah sebesar 25

8.     Faktor pertahanan sebesar 25

9.     Faktor keamanan sebesar 10

10. Faktor tingkat kesejahteraan sebesar 25

11. Faktor rentang kendali sebesar 15

Berdasarkan data di atas skor total calon Kabupaten Kepulauan Kundur berjumlah 411, masuk kategori Mampu. Kemudian empat faktor determinasi untuk menilai kelayakan pemekaran suatu daerah, yakni (1) Indikator Kependudukan, (2) Indikator Kemampuan Ekonomi, (3) Indikator Potensi Daerah, dan (4) Indikator Kemampuan Keuangan juga melawati nilai yang disyaratkan. Kabupaten induk skor totalnya berjumlah 425, masuk kategori Sangat Mampu. Empat faktor determinasi juga melewati nilai yang disyaratkan.

E.    Kesimpulan

Hasil kajian akademik pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepuluaun Riau berdasarkan penilai teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, skor totalnya berjumlah 411 dengan katagori mampu, peroleh faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 69 dan faktor kemampuan keuangan 45

Penilaian teknis kabupaten induk Kabupaten Karimun berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 425 dengan katagori mampu, dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 63 dan faktor kemampuan keuangan 60.

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 calon Kabupaten Kepulauan Kundur dinyatakan layak untuk dijadikan daerah otonom. Karena pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur total nilai kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Karimun juga masuk dalam kategori mampu dengan nilai 411

Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepul-uaun Kundur ini menyaran hal-hal berikut :

a.     Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk diharapkan untuk membentukan kecamatan baru agar tetap terpenuhi syarat sebagai sebuah kabupaten yaitu minimal memiliki 5 (lima) kecamatan sebelum pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

b.     Upaya atau gerakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengikuti mekanisme dan prosedur yang disyaratkan oleh PP No. 78 Tahun 2007.

c.     Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tututan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan rakyat.

d.     Proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengedepan keutuhan masyarakat, seluruh pihak yang berke-pentingan diharapkan saling bersinergi. Hasil kajian akademik pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepuluaun Riau berdasarkan penilai teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Peng-gabungan Daerah, skor totalnya berjumlah 411 dengan katagori mampu, peroleh faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 69 dan faktor kemampuan keuangan 45

e.     Penilaian teknis kabupaten induk Kabupaten Karimun berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 406 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 63 dan faktor kemampuan keuangan 60.

f.       Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 calon Kabupaten Kepulauan Kundur dinyatakan layak untuk dijadikan daerah otonom. Karena pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur total nilai kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Karimun juga masuk dalam kategori mampu dengan nilai 411.

F.    Saran

Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur ini menyaran hal-hal berikut :

a.     Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk diharapkan untuk membentukan kecamatan baru agar tetap terpenuhi syarat sebagai sebuah kabupaten yaitu menimal lima kecamatan sebelum pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

b.     Upaya atau gerakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengikuti mekanisme dan prosedur yang disyaratkan oleh PP No. 78 Tahun 2007.

c.     Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tututan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan rakyat.

d.     Proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengedepan keutuhan masyarakat, seluruh pihak yang berke-pentingan diharapkan saling bersinergi.

G. DAFTAR PUSTAKA

Arif Roesman Effendy, dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota, USAID & DRSP

B.N. Marbun, 2010, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan realita, Pustaka sinar Harapan, Jakarta

Bappeda Provinsi Riau, 2011, Kajian Dampak Daerah Pemekaran Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Riau

Makagansa , HR. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Jogjakarta, Penerbit Fuspad

Murtir Jeddawi, 2009, Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris), Total Media.

Muchtar H dalam Retnaningsih, 2008 (editor) Penataan Daerah, Percik Salatiga

Said Saile ; 2009 ; Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia.

Sasongko, Haryo, 2001. Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Syaukani HR, 2000, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, Percetakan Kabupaten Kutai-Kalimantan Timur, Samarinda.

Syafarudin, 2009, Pemetaan Makna Politik Pemekaran

Daerah Di Indonesia